MK Luruskan Arti Kata Pengadilan dalam Pasal 127 UU Kepailitan
Lewat Putusan Nomor 243/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa bantahan dalam pencocokan piutang diselesaikan di Pengadilan Niaga.
Baca artikelPutusan dan perubahan aturan yang benar terjadi, kami ringkas dari sumber resmi. Setiap artikel mencantumkan tautan ke sumber aslinya.
KepailitanLewat Putusan Nomor 243/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa bantahan dalam pencocokan piutang diselesaikan di Pengadilan Niaga.
Baca artikel
Tindak Pidana KorupsiMK menolak uji materi Pasal 603 dan 604 KUHP, tetapi pertimbangannya soal BPK memicu tafsir berbeda. Pada Agustus 2026 MA menegaskan hakim yang menilai di persidangan.
Baca artikel
KepailitanPutusan MK Nomor 74/PUU-XXIV/2026 lahir dari dua mantan pekerja yang tidak pernah tahu keadaan harta pailit tempat mereka bekerja.
Baca artikel
Administrasi PemerintahanSatu kata tambahan dari Putusan MK Nomor 66/PUU-XXIV/2026 mempersempit ukuran pengembalian kerugian akibat kesalahan administratif.
Baca artikel
Hukum Acara PidanaDua kitab hukum pidana diganti sekaligus. Perkara sebelum 2 Januari 2026 tetap memakai aturan lama, perkara sesudahnya memakai aturan baru.
Baca artikelTelaah awal tidak dikenakan biaya. Ceritakan perkara Anda, advokat kami akan menghubungi Anda.